BJINEWS.COM_JENEPONTO: Suasana belajar di SDN 7 Rumbia, Kabupaten Jeneponto, mendadak berubah mencekam pada Kamis (23/4/2026). Seorang guru yang semula tengah mendampingi murid-muridnya makan siang dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG), harus menyaksikan kejadian yang tak terduga.
Beberapa jam setelah menyantap makanan tersebut, satu per satu siswa mulai mengeluhkan gejala seperti pusing, mual, hingga gatal-gatal. Situasi pun berubah darurat. Tercatat sebanyak 15 siswa harus dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis, bahkan beberapa di antaranya dirujuk ke RSUD Lanto Daeng Pasewang.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa puluhan siswa SDN 7 Rumbia diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi menu MBG yang didistribusikan oleh dapur SPPG Bontomanai.
Insiden ini memicu keprihatinan luas. Program yang seharusnya bertujuan meningkatkan gizi anak justru diduga membahayakan kesehatan peserta didik.
Aktivis yang dikenal vokal, Muh. Alim Bahri, mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah tegas. Ia meminta Kepolisian Resor Jeneponto melakukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan keracunan tersebut.
“Kami mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Ini menyangkut keselamatan anak-anak,” tegasnya, Sabtu (25/4/2026).
Tak hanya itu, ia juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi total terhadap seluruh dapur SPPG di Jeneponto, mencakup kualitas bahan makanan, standar pemenuhan gizi, hingga kelayakan fasilitas pengelolaan limbah.
Lebih jauh, Alim turut mendesak Kejaksaan Negeri Jeneponto untuk menyelidiki aspek transparansi anggaran, standar harga, serta ketepatan sasaran program MBG. Ia menilai terdapat indikasi yang perlu didalami terkait potensi kerugian negara dalam pengelolaan program tersebut.
“Perlu ada audit menyeluruh. Jika ditemukan pelanggaran, termasuk indikasi korupsi, maka harus diproses secara hukum,” ujarnya.
Ia juga menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab, mulai dari evaluasi hingga pencopotan pihak terkait, serta pemberian sanksi kepada mitra pengelola jika terbukti lalai.
Kasus ini menjadi peringatan serius bagi pelaksanaan program MBG, agar tidak hanya berorientasi pada distribusi, tetapi juga menjamin keamanan, kualitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaannya.
