BJINEWS.COM_SUL-SEL: Direktur D’Minang Connection, Hardianto Haris, melontarkan kritik tajam terhadap langkah dalam penyerahan bantuan dan suntikan dana segar oleh Gubernur Sul-Sel ke Pemkab Bone pada momentum hari jadi Bone yang Ke 696 yang digelar di Rumah Jabatan Bupati Bone, Senin (6 April 2026).
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sul-Sel menyerahkan bantuan keuangan tahun 2026 sebesar Rp 20 miliar kepada Bupati Bone . Selain itu, turut disalurkan bantuan pengadaan TPS 3R sebanyak 2 unit dan mesin pencacah sampah 2 unit senilai Rp1,04 miliar yang diserahkan oleh Wakil Gubernur .
Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga menyalurkan sejumlah bantuan hibah untuk rumah ibadah di berbagai kecamatan di Kabupaten Bone dengan nilai yang bervariasi.
Namun, menurut Hardianto Haris, langkah tersebut dinilai sarat dengan nuansa seremonial dan berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi pembangunan antar daerah.
“Bantuan ini patut diapresiasi, tetapi harus disampaikan secara objektif bahwa kebijakan seperti ini tidak boleh terkesan tebang pilih atau hanya terfokus pada daerah tertentu saja,” tegasnya.
Hardianto juga menyoroti pemaparan program Multi-Year Project (MYP) senilai Rp3,7 triliun yang digagas oleh sebagai langkah strategis pembangunan infrastruktur jalan.
Menurutnya, program besar tersebut harus diikuti dengan prinsip keadilan distribusi pembangunan yang menyentuh seluruh wilayah di Sulawesi Selatan, bukan hanya daerah tertentu yang memiliki kedekatan politik atau momentum seremonial.
“Jika benar program ini untuk menjawab keluhan masyarakat, maka implementasinya harus merata. Masih banyak kabupaten lain di Sulawesi Selatan yang mengalami kerusakan infrastruktur parah dan itu bentuk tanggung jawab Pemprov Sul-Sel, angka kemiskinan tinggi, serta persoalan gizi buruk dan stunting yang belum tertangani secara optimal,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus memiliki peta prioritas berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar momentum perayaan atau pendekatan politis jangka pendek.
“Pemerintah tidak boleh abai terhadap prinsip keadilan sosial. Kabupaten-kabupaten yang tertinggal justru harus menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran, bukan sebaliknya,” tutup Hardianto.
Kepada Pak Gubernur Sul-Sel, jangan mentang mentang, Bone adalah tanah kelahirannya, lantas memperlakukan Kabupaten Bone berbeda dengan Kabupaten yang lainnya, Masih banyak Kabupaten di Sul-Sel yang perlu menjadi perhatian lebih oleh Gubernur Sul-Sel.
Hal ini diharapkan menjadi bahan refleksi bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar dalam setiap kebijakan pembangunan tetap mengedepankan asas pemerataan, transparansi, dan keberpihakan pada masyarakat yang paling membutuhkan.
