BJINEWS.COM — Akademisi Universitas Pancasakti Makassar, Hardianto Haris, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait polemik penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Dwi Sasetyaningtyas.
Dalam pernyataan tertulisnya, Hardianto Haris menilai bahwa kebijakan blacklist dan evaluasi kewajiban pengembalian dana beasiswa merupakan bentuk konsistensi negara dalam menjaga integritas program pendanaan pendidikan.
“Beasiswa LPDP bersumber dari dana publik yang dikelola negara untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. Setiap penerima memiliki tanggung jawab moral, akademik, dan kebangsaan. Jika terdapat pernyataan atau tindakan yang dinilai bertentangan dengan komitmen tersebut, maka langkah tegas pemerintah adalah wajar dan proporsional,” ujar Hardianto.
Ia menegaskan bahwa LPDP bukan sekadar bantuan finansial untuk studi, melainkan investasi strategis negara dalam mencetak generasi pemimpin dan profesional yang memiliki komitmen pengabdian kepada Indonesia.
Lebih lanjut, Hardianto menilai bahwa respons Menteri Keuangan mencerminkan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.
“Kebijakan ini menjadi pesan penting bahwa setiap hak yang diterima dari negara melekat dengan kewajiban. Transparansi dan penegakan aturan perlu ditegakkan agar tidak mencederai rasa keadilan publik,” tambahnya.
Sebagai akademisi, ia juga mengajak seluruh penerima beasiswa negara untuk menjaga etika komunikasi publik, termasuk dalam penggunaan media sosial, agar tidak menimbulkan polemik yang berpotensi merugikan reputasi program dan institusi pendidikan Indonesia.
Di akhir pernyataannya, Hardianto berharap polemik ini menjadi momentum evaluasi bersama guna memperkuat sistem seleksi, pembinaan, dan pengawasan alumni penerima beasiswa negara.
Tentang LPDP
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan merupakan badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas mengelola dana pengembangan pendidikan melalui program beasiswa dan pendanaan riset.
