BJINEWS.COM_JENEPONTO: Aliansi Pemuda Pemerhati (APPJ) Kabupaten Jeneponto menyoroti pelaksanaan program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang tengah berjalan di sejumlah desa di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.
APPJ saat berkumpul disuatu cafe, secara terbuka mendesak pihak terkait, termasuk Dandim 1425 Jeneponto, untuk membuka secara transparan mekanisme pelaksanaan pembangunan KDMP, terutama terkait anggaran, pelaksana pekerjaan hingga sistem pengawasan di lapangan.
Aktivis APPJ meminta pula kepada Dandim 1425 untuk melakukan keterbukaan informasi publik, hal ini penting dilakukan untuk memastikan program pemerintah tersebut berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari potensi penyimpangan. 19/08/2026
“Sebagai pemuda Jeneponto, kami memandang perlu adanya transparansi menyeluruh terkait pengelolaan anggaran dan mekanisme pembangunan gedung KDMP yang tersebar di sejumlah desa,” kata aktivis APPJ, Alim Bahri.
Menurutnya, informasi yang beredar menyebut biaya pembangunan KDMP dapat mencapai sekitar Rp 1,6 miliar untuk setiap unit. Namun, APPJ meminta angka tersebut diklarifikasi secara resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak terjadi spekulasi.
“Dengan nilai anggaran yang cukup besar, masyarakat tentu memiliki hak untuk mengetahui sumber dana, alokasi anggaran, siapa pelaksananya, serta bagaimana pengawasan terhadap pembangunan tersebut,” ujarnya.
APPJ juga meminta adanya publikasi mengenai rincian anggaran pembangunan, identitas perusahaan atau pihak pelaksana, spesifikasi pekerjaan serta mekanisme pengawasan kualitas fisik bangunan.
Soroti Papan Informasi
Aktivis APPJ mengaku telah melakukan pemantauan di sejumlah lokasi pembangunan KDMP. Dari hasil pemantauan tersebut, mereka menilai masih terdapat lokasi pembangunan yang belum memberikan informasi anggaran secara terbuka kepada masyarakat, termasuk melalui papan informasi proyek.
“Dana yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari upaya memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” kata Rais Al Jihad.
Ia berharap pengelolaan koperasi nantinya dilakukan secara terbuka dan akuntabel sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Sementara itu, aktivis APPJ lainnya, Rachmat Hidayat, mengatakan pihaknya akan melakukan konsolidasi dalam waktu dekat.
“Kami akan melakukan konsolidasi dan menyurat secara resmi sebagai bentuk kontrol sosial. Kami ingin memastikan program strategis ini berjalan transparan, tepat sasaran dan betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat di setiap desa di Kabupaten Jeneponto,” katanya.
Minta Kualitas Bangunan Sesuai Spesifikasi
Sorotan juga datang dari aktivis lainnya, Pupung S. Ia menekankan pentingnya kualitas fisik bangunan KDMP mengingat nilai anggaran yang disebut cukup besar.
“Dengan penggunaan anggaran yang cukup fantastis, tentunya pembangunan Koperasi Desa Merah Putih harus mempunyai kualitas yang baik dan sesuai spesifikasi,” ucapnya.
APPJ menegaskan, pihaknya mendukung program pemerintah sepanjang pelaksanaannya dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Mereka meminta pihak terkait memberikan penjelasan kepada publik mengenai mekanisme pembangunan KDMP, besaran anggaran, sumber pembiayaan, pelaksana pekerjaan dan sistem pengawasan.
